Kaltim Terus “Rayu” Dahlan Iskan Merauke Lebih Parah, Peluang Borneo Kembali Besar

	BUTUH KEJELASAN LAHAN: Menteri BUMN, Dahlan Iskan saat mengoperasikan Combine Harvester atau mesin panen padi modern belum lama ini. Program food estate di Kaltim, masih ada harapan. (jpnn) Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan terus “dirayu” oleh Pemprov Kaltim untuk meneruskan proyek intensifikasi lahan perkebunan di sana. Yang paling getol tentu saja sang Gubernur, Awang Faroek Ishak. Hari ini, Gubernur Awang Faroek menjadwalkan pertemuan dengan 10 bupati di Kaltim untuk membahas kesiapan lahan food estate tersebut. "Saya sebenarnya percaya dengan Gubernur, tetapi kenyataannya bupati-bupatinya yang tidak bisa menyediakan lahan," ujar Menteri BUMN Dahlan Iskan, ketika ditemui sejumlah media seusai rapat pimpinan di kantor Perusahaan Gas Negara, Jakarta, Selasa (4/9). Ia meminta agar Gubernur memberikan komitmen serius jika memang ingin BUMN tetap membuka lahan di Kalimantan Timur. Menurut Dahlan, Gubernur Kalimantan Timur menyatakan bersedia menyediakan lahan seluas 100 ribu hektare. Namun kenyataannya, ketika tim kementerian datang langsung ke lokasi, lahan yang tersedia hanya 10 ribu hektare. "Malah awalnya kami dijanjikan 300 ribu hektare," ujarnya. Dahlan juga keberatan dengan izin yang dinilai bermasalah. Sebab terdapat beberapa izin yang sudah diurus oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, tetapi pada kenyataannya malah diberikan kepada pihak lain. Akibat berbagai permasalahan tersebut, Kementerian pun membatalkan proyek intensifikasi tersebut. Bahkan pekan lalu, Dahlan mengungkapkan kekesalannya karena merasa ditipu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur. "Tanah yang dijanjikan itu omong kosong," katanya pada waktu itu. Mengenai kemungkinan Kementerian untuk mencari lahan di lokasi lain, mantan bos Jawa Pos itu belum mau berkomentar. "Nanti malah kayak gitu lagi (bermasalah)," ujarnya singkat. Proyek intensifikasi dilakukan untuk mendukung gerakan produksi pangan dengan sistem korporasi (GPPK) yang digagas kementerian mulai direalisasikan pada 2012. “Program ini membuka lahan di luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi,” ungkapnya.   BUPATI KUMPUL Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tak tinggal diam dengan sikap Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menyoal ketersediaan lahan food estate di Kaltim. Rabu (5/9) siang ini, sekitar pukul 14.00 Wita, dijadwalkan rapat penyediaan lahan food estate di Kantor Gubernur. Beberapa waktu lalu, Gubernur menegaskan segera membicarakan permasalahan ketersediaan lahan megaproyek tersebut di Kaltim. “Segera diundang seluruh bupati. Dari sepuluh kabupaten, beberapa sudah berjalan seperti Bulungan dan Berau. Sementara di Kutai Timur dan Kutai Kartanegara yang masih banyak bermasalah,” jelasnya. Permasalahan ketersediaan seratus ribu hektare lahan untuk tiga BUMN ditengarai karena banyaknya izin tambang dan perkebunan yang sudah terbit. Banyak pula lahan yang diusulkan untuk food estate masuk kawasan budidaya kehutanan. Tanpa revisi rencana tata ruang dan wilayah, usulan lahan tersebut terganjal.   MENPAN TUNJUK KALTIM Angin baik sepertinya masih berpihak pada Kaltim. Meski sempat menerima kekesalan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan soal ketidaksiapan lahan, nampaknya pemerintah tak punya pilihan lebih baik untuk lokasi program food estate. Salah satu “saingan” berat Kaltim, yakni Merauke, Papua, masalah tumpang tindihnya lebih parah. Akhirnya pemerintah kembali mengalihkan fokus pembangunan food estate di Kalimantan Timur. "Food estate di Merauke itu terkendala lahan, lahan yang memang masih dalam tanda kutip masih bermasalah," ungkap Suswono saat ditemui sejumlah media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (4/9). Menurut Suswono, lahan di Kalimantan Timur lebih potensial, karena Gubernur Kalimantan Timur sudah berjanji menyediakan lahan 200 ribu hektare. "Bukan berarti food estate yang di Merauke itu kita tinggalkan, tapi kita akan memprioritaskan di Kalimantan, karena kelihatannya potensi lahannya akan lebih mudah. Kemarin laporan Gubernur ada potensi 200 ribu hektare," tambahnya. Namun, Suswono mengatakan ini perlu diklarifikasi kembali. Karena sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan kesal pemerintah provinsi Kaltim tidak merealisasikan penyediaan lahan 200 ribu hektare untuk food estate yang dikelola BUMN ini. "Tapi itu apakah benar, nanti kita akan cek. Makanya kemarin kata Pak Gubernur akan ada klarifikasi ke Pak Dahlan bahwa lahan itu ada, Ya kita lihat saja," katanya. Beberapa hektare lahan di Kalimantan Timur ini sudah terpakai oleh lahan pertanian seperti kedelai dan padi. Dan dalam waktu dekat, BUMN Pertanian, Sang Hyang Sri (SHS) pun berencana untuk membuka lahan padi seluas 3.000 hektare. "Ada swasta sudah mulai, kedelai, BUMN SHS menurut laporan yang saya terima akan 3000 hektare mulai dengan padi," katanya. Meskipun begitu, Suswono juga mengaku tak mudah untuk merealisasikan ratusan ribu lahan untuk pertanian di Kaltim. Apalagi banyak lahan yang tumpang tindih kegunaannya. "Yang jelas problem lahan hampir merata apalagi Kalimantan tumpang tindih sering ditemukan. Dari hasil studi lokasi A lebih tepat diberikan lokasi B," tambah Suswono. Di tempat yang sama, Deputi Bidang Industri Primer Kementerian BUMN Muhammad Zamkhani akan berupaya agar lahan pertanian baru di Kaltim bisa direalisasikan. Namun, pihak Kementerian BUMN tetap mencari alternatif lokasi di luar Kaltim untuk membuka lahan sawah baru. Namun ia tidak mau menjelaskan di mana lokasi yang akan disurvei itu. "Makanya BUMN lagi lihat daftar yang disurvei supaya tidak terulang kembali, kalau di mananya itu masih rahasia," tutupnya. (dtc/tmp/fel/zal/che Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=146428