ANALISa Rantai pasok Agribisnis Hortikultura Wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Nunukan-Tawau

ANALISa Rantai pasok Agribisnis Hortikultura Wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Nunukan-Tawau

Oleh : Kuntoro Boga Andri  (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)  Jawa Timur)

Abstrak : 
 

Wilayah perbatasan Kabupten Nunukan dengan Kota Tawau, negara bagian Sabah, Malaysia mempunyai potensi yang besar untuk dapat dikembangkan sebagai sentra produksi dan pemasok produk pertanian bagi kawasan ini. Sejauh ini, struktur ekonomi Nunukan masih didominasi oleh sumbangan sektor pertanian, hasil hutan dan perdagangan lintas batas melalui Pulau Sebatik. 

Pengkajian ini bertujuan untuk: 
(a) Mengetahui komoditas hortikultura potensial, struktur pasar dan pelaku pasar serta peranannya di kawasan ini, 
(b) Identifikasi mekanisme perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia pada komoditas hortikultura di kawasan 
(c) Menentukan strategi dan kebijakan perbaikan tataniaga yang berjalan. 

Data primer diperoleh melalui metode RRA dan FGD dengan para pelaku  agribisnis dan pedagang pelintas batas di kedua wilayah. Diskusi  mendalam (deep interview) dilakukan dengan petani, pedagang dan pelaku agribisnis hortikultura di beberapa lokasi wilayah perbatasan Nunukan dan Tawau. 

Data sekunder berupa informasi statistik wilayah perbatasan diperoleh dari dokumen, buku laporan tahunan, dan publikasi resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan Propinsi Kalimantan Timur. Pengkajian dilakukan pada tahun 2008 dengan melakukan survey intensif selama 3 minggu dalam bulan Juli, September dan November dikedua wilayah (Nunukan dan Tawau). 

Hasil pengkakajian memperlihatkan terbatasnya dukungan prasarana dan sarana transportasi dan telekomunikasi menyebabkan aksesibilitas aliran produk komoditas terhadap pasar kawasan perbatasan sangat terbatas. Keterbatasan dukungan kelembagaan agribisnis menyebabkan pengelolaan pembangunan dikawasan ini mengalami hambatan. Selain itu sistem kelembagaan pasar juga belum berkembang dengan baik menyebabkan banyaknya kehilangan potensi ekonomi bagi daerah perbatasan. 

Untuk meningkatkan efisiensi yang menguntungkan sistem ekonomi secara keseluruhan, diperlukan sinergi antara produsen dengan konsumen serta industri pengolahan di kawasan ini untuk memperoleh tata niaga yang efektif. Perlu pendekatan perbaikan tataniaga yang dapat meningkatkan posisi tawar petani sebagai produsen. Selain itu strategi dan model pengembangan rantai pasok yang mengurangi tingginya biaya transaksi dalam pemasaran produk hortikultura di kawasan ini sangatlah diperlukan.

Politik Pangan dan Food & Rice Estate

Lagi, Menteri Dahlan Iskan Dikritik Istana

Oleh : Sugandi

 

KBRN, Jakarta: Staf Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi, HS Dilon, mengkritik sepak terjang yang dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait rencana intensifikasi lahan di Kalimantan Timur yang terancam gagal. Nantinya lahan-lahan tersebut untuk program Gerakan Produksi Pangan (Food estate) dengan sistem korporasi yang digagas Kementerian BUMN.

"Saya kira ini keliru Dahlan Iskan. Food estate  bukan tujuan untuk mensejahterakan rakyat,” kata HS Dilon dalam dialog bersama Pro 3 RRI, Jumat (31/8). Program ini bertujuan mendukung terciptanya kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

Namun bagi HS Dilon, Food estate merupakan warisan kolonial Belanda yang masih dipakai secara turun temurun. Food estate cenderung dipaksakan. Orientasi tentang pangan hanya sekedar ekspor dan menghasilkan sementara untuk jangka panjang tidak dipikirkan.
Seharusnya yang perlu dikembangkan dan diperdayakan adalah masyarakatnya. “Kita bangsa yang tidak cerdas. Kita melanjutkan apa yang dilakukan kolonial. Ada pemilik, manager  dan karyawan dan itu yang ditentang Dilon,” jelasnya.

Menurut dia, yang paling terpenting adalah mengangkat kesejahteraan masyarakatnya dengan meningkatkan kesejahteraan. Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara terancam batal melaksanakan rencana intensifikasi lahan yang sedianya dilakukan di Kalimantan Timur pada tahun ini, pasalnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selain tidak mampu menyediakan lahan tetapi  ada juga lahan yang seharusnya disiapkan untuk ditanami, tapi ternyata hingga kini masih digunakan untuk lahan kelapa sawit.

“Kalau urusan pertanian tanggung jawab Kementerian Pertanian. Menurut saya BUMN harus dibubarkan,” jelasnya. (Sgd/AKS)

(Editor : Agus K Supono)

Sumber : http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/28934#.UEdls1vU7EQ

Kaltim Terus “Rayu” Dahlan Iskan Merauke Lebih Parah, Peluang Borneo Kembali Besar

	BUTUH KEJELASAN LAHAN: Menteri BUMN, Dahlan Iskan saat mengoperasikan Combine Harvester atau mesin panen padi modern belum lama ini. Program food estate di Kaltim, masih ada harapan. (jpnn) Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan terus “dirayu” oleh Pemprov Kaltim untuk meneruskan proyek intensifikasi lahan perkebunan di sana. Yang paling getol tentu saja sang Gubernur, Awang Faroek Ishak. Hari ini, Gubernur Awang Faroek menjadwalkan pertemuan dengan 10 bupati di Kaltim untuk membahas kesiapan lahan food estate tersebut. "Saya sebenarnya percaya dengan Gubernur, tetapi kenyataannya bupati-bupatinya yang tidak bisa menyediakan lahan," ujar Menteri BUMN Dahlan Iskan, ketika ditemui sejumlah media seusai rapat pimpinan di kantor Perusahaan Gas Negara, Jakarta, Selasa (4/9). Ia meminta agar Gubernur memberikan komitmen serius jika memang ingin BUMN tetap membuka lahan di Kalimantan Timur. Menurut Dahlan, Gubernur Kalimantan Timur menyatakan bersedia menyediakan lahan seluas 100 ribu hektare. Namun kenyataannya, ketika tim kementerian datang langsung ke lokasi, lahan yang tersedia hanya 10 ribu hektare. "Malah awalnya kami dijanjikan 300 ribu hektare," ujarnya. Dahlan juga keberatan dengan izin yang dinilai bermasalah. Sebab terdapat beberapa izin yang sudah diurus oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, tetapi pada kenyataannya malah diberikan kepada pihak lain. Akibat berbagai permasalahan tersebut, Kementerian pun membatalkan proyek intensifikasi tersebut. Bahkan pekan lalu, Dahlan mengungkapkan kekesalannya karena merasa ditipu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur. "Tanah yang dijanjikan itu omong kosong," katanya pada waktu itu. Mengenai kemungkinan Kementerian untuk mencari lahan di lokasi lain, mantan bos Jawa Pos itu belum mau berkomentar. "Nanti malah kayak gitu lagi (bermasalah)," ujarnya singkat. Proyek intensifikasi dilakukan untuk mendukung gerakan produksi pangan dengan sistem korporasi (GPPK) yang digagas kementerian mulai direalisasikan pada 2012. “Program ini membuka lahan di luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi,” ungkapnya.   BUPATI KUMPUL Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tak tinggal diam dengan sikap Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menyoal ketersediaan lahan food estate di Kaltim. Rabu (5/9) siang ini, sekitar pukul 14.00 Wita, dijadwalkan rapat penyediaan lahan food estate di Kantor Gubernur. Beberapa waktu lalu, Gubernur menegaskan segera membicarakan permasalahan ketersediaan lahan megaproyek tersebut di Kaltim. “Segera diundang seluruh bupati. Dari sepuluh kabupaten, beberapa sudah berjalan seperti Bulungan dan Berau. Sementara di Kutai Timur dan Kutai Kartanegara yang masih banyak bermasalah,” jelasnya. Permasalahan ketersediaan seratus ribu hektare lahan untuk tiga BUMN ditengarai karena banyaknya izin tambang dan perkebunan yang sudah terbit. Banyak pula lahan yang diusulkan untuk food estate masuk kawasan budidaya kehutanan. Tanpa revisi rencana tata ruang dan wilayah, usulan lahan tersebut terganjal.   MENPAN TUNJUK KALTIM Angin baik sepertinya masih berpihak pada Kaltim. Meski sempat menerima kekesalan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan soal ketidaksiapan lahan, nampaknya pemerintah tak punya pilihan lebih baik untuk lokasi program food estate. Salah satu “saingan” berat Kaltim, yakni Merauke, Papua, masalah tumpang tindihnya lebih parah. Akhirnya pemerintah kembali mengalihkan fokus pembangunan food estate di Kalimantan Timur. "Food estate di Merauke itu terkendala lahan, lahan yang memang masih dalam tanda kutip masih bermasalah," ungkap Suswono saat ditemui sejumlah media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (4/9). Menurut Suswono, lahan di Kalimantan Timur lebih potensial, karena Gubernur Kalimantan Timur sudah berjanji menyediakan lahan 200 ribu hektare. "Bukan berarti food estate yang di Merauke itu kita tinggalkan, tapi kita akan memprioritaskan di Kalimantan, karena kelihatannya potensi lahannya akan lebih mudah. Kemarin laporan Gubernur ada potensi 200 ribu hektare," tambahnya. Namun, Suswono mengatakan ini perlu diklarifikasi kembali. Karena sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan kesal pemerintah provinsi Kaltim tidak merealisasikan penyediaan lahan 200 ribu hektare untuk food estate yang dikelola BUMN ini. "Tapi itu apakah benar, nanti kita akan cek. Makanya kemarin kata Pak Gubernur akan ada klarifikasi ke Pak Dahlan bahwa lahan itu ada, Ya kita lihat saja," katanya. Beberapa hektare lahan di Kalimantan Timur ini sudah terpakai oleh lahan pertanian seperti kedelai dan padi. Dan dalam waktu dekat, BUMN Pertanian, Sang Hyang Sri (SHS) pun berencana untuk membuka lahan padi seluas 3.000 hektare. "Ada swasta sudah mulai, kedelai, BUMN SHS menurut laporan yang saya terima akan 3000 hektare mulai dengan padi," katanya. Meskipun begitu, Suswono juga mengaku tak mudah untuk merealisasikan ratusan ribu lahan untuk pertanian di Kaltim. Apalagi banyak lahan yang tumpang tindih kegunaannya. "Yang jelas problem lahan hampir merata apalagi Kalimantan tumpang tindih sering ditemukan. Dari hasil studi lokasi A lebih tepat diberikan lokasi B," tambah Suswono. Di tempat yang sama, Deputi Bidang Industri Primer Kementerian BUMN Muhammad Zamkhani akan berupaya agar lahan pertanian baru di Kaltim bisa direalisasikan. Namun, pihak Kementerian BUMN tetap mencari alternatif lokasi di luar Kaltim untuk membuka lahan sawah baru. Namun ia tidak mau menjelaskan di mana lokasi yang akan disurvei itu. "Makanya BUMN lagi lihat daftar yang disurvei supaya tidak terulang kembali, kalau di mananya itu masih rahasia," tutupnya. (dtc/tmp/fel/zal/che Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=146428